")!=-1){
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
}
}
strx = s.join("");
}
chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2;
while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++;
strx = strx.substring(0,chop-1);
return strx+'...';
}
function createSummaryAndThumb(pID){
var div = document.getElementById(pID);
var imgtag = "";
var img = div.getElementsByTagName("img");
var summ = summary_noimg;
if(img.length>=1) {
imgtag = '
';
summ = summary_img;
}
var summary = imgtag + '' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + '
';
div.innerHTML = summary;
}
//]]>
PERAN ELITE POLITIK DALAM KOMUNIKASI POLITIK DI INDONESIA
PENDAHULUAN
Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain
baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat atau dimana saja
manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi.Pentingnya suatu komunikasi bagi manusia
tidaklah dapat dipungkiri begitupula halnya bagi suatu negara. Dimana didalamnya menurut Goetano Mosca terdapat sekelompok
orang yang memerintah dan orang yang diperintah. Orang yang memerintah yang biasanya disebut elite politik sedangkan orang
yang diperintah adalah masyarakat atau rakyat (kelompok massa). Kelompok elite politik junmlahnya agak sedikit, mengambil
peran utama dalam hampir semua fungsi politik nasional, memonopoli kekuatan dan menikmati keuntungan daripadanya; sedangkan
kelompok massa, dibina dan diawasi oleh yang pertama baik secara legal atau tidak, dengan atau tanpa pedoman hukum dan
kekerasan. Dengan adanya komunikasi yang baik akan suatu pemerintahan dapat berjalan dengan baik, lancar serta berhasil
begitupula sebaliknya, kurangnya komunikasi akan mengahambat jalannya pemerintahan dan akan menghambat pembangunan
yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar yang akan di alami oleh rakyat atau masyarakat negara tersebut.
Brent D. Ruben dalam buku Komunikasi memberikan definisi komunikasi yaitu suatu aktivitas yang mempunyai beberapa
tahap yang terpisah satu sama lain tetapi berhubungan. Sedangkan DR. Arni Muhammad dalam buku yang sama memberikan pengertian
komunikasi yaitu pertukaran pesan verbal maupun non verbal antara si pengirim pesan dengan si penerima pesan untuk mengubah
tingkah laku.
Komunikasi yang efektif adalah penting bagi semua kalangan. Oleh karena itu, para pemimpin dan para komunikator perlu
memahami dan meyempurnakan kemampuan komunikasi mereka. Elit politik juga termasuk ke dalam komunikator bagi suatu negara.
Elit politik sangat mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat untuk masyarakat banyak. Oleh karena itu, komunikasi elit politik
perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh pada penyampaian pesan kepada masyarakat banyak. Apabila penyampaian pesan itu
salah akan mengakibatkan persepsi yang salah juga pada masyarakat.
Elit politik sebagai bagian dari pemerintah harus memiliki hubungan yang harmonis dan dinamis dengan kelompok massa,
karena dengan terwujudnya hubungan yang harmonis dan dinamis maka komunikasi antara elite politik dengan khalayak (rakyat)
dapat berjalan lancar sehingga kebijakan yang akan dikeluarkan oleh elite politik tidak akan merugikan masyarakat (rakyat).
Mosca menguraikan lebih lanjut tentang hubungan dinamis antara elit dan massa. Menurutnya para elit berusaha bukan hanya
mengangkat dirinya sendiri di atas anggota masyarakat lainnya, tetapi juga mempertahankan statusnya terhadap massa
dibawahnya, melalui para "sub-elite" yang terdiri dari kelompok besar dari seluruh kelompok menengah yang baru, aparatur
pemerintahan, manager, adminmistrator lainnya, ilmuwan dan kaum intelektual lainnya.
Banyak teori yang dibuat oleh para ahli yang berhubungan dengan elite politik Klasifikasi elite menurut mosca ada dua:
a.Elite politik yang memerintah yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pemerintahan.
b.Elite yang tidak memerintah yang merupakan sisa yang besar dari seluruh elite.
Kedua elite di atas masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam usaha mereka menguasai dan
mempengaruhi massa. Dari banyaknya klasifikasi elite yang dibuat para ahli, ada beberapa tipe yang ideal mengenai elite politik.
Tipologi ideal elite tersebut adalah sebagai berikut:
1.Elite dinastik. Elite dinastik adalah mereka yang bersala dari golongan aristokrasi, pedagang dan pemilik tanah.
Tipe elite ini memberi kepemimpinan yang tertutup sifatnya, dengan keanggotaanya yang umumnya berasal dari anggota keluarga,
sehingga dalam menyampaikan pesan (berkomunikasi) dengan khalayak terkesan ditutupi tidak terbuka sehingga kebijakan yang
dibuat tidak diketahui secara jelas oleh khalayak hanya pada tatanan keluarga saja.
2.Elite kelas Menengah. Kelompok ini merupaka elit baru yang ternyata dalam kemajuan hidupnya berdampingan dengan elite lama.
Mereka berasal dari kelompok pedagang dan pengusaha.
3.Intelektual revolusioner. Merupakan kelompok baru yang muncul mengambil alih kepemimpinan nasional dan menyingkirkan elit
lama dan mungkin juga budaya lama yang bersifat kolononial. Ideologi menekankan gagasan panggilan historis dan peran serta
memiliki dedikasi tugas yang tinggi.
4.Administrator Kolonial. Elite ini mewakili dan bertanggung jawab kepada negara penjajah. Kepemimpinan mereka lebih
menghandalkan kekuatan fisik dan ancaman daripada bujukan dan kompromi.
5.Elite Nasionalistik. Bagi elite nasionalis dinegara berkembang, nasionalisme masih merupakan sentimen daripada sistem
pemikiran yang dijabarkan.
Tipe-tipe elite diatas dalam berkomunikasi disesuaikan dengan sistem politik yang dianut oleh negara dimana elite
tersebut berada. Untuk negara Indonesia palin tidak kita sedikit mempunyai gambaran atau paling tidak sudah meraba-raba
seperti apa tipe elit yang memimpin Indonesia. Dengan pola seperti itu, akan terlihat bagaimana proses komuniaksi politik
berlangsung, baik proses komunikasi secara vertikal yakni antara masyarakat dengan elit politik mapun proses komunikasi
secara horisontal yakni antara elite politik dengan elite politik yang berada dalam struktur politik.
Oleh karena banyaknya tipe-tipe elite yang memimpin suatu pemerintahan, maka juga akan berpengaruh pada bagaimana para
elite politik menyampaikan pesan pada khalayak (rakyat) sebagai kelompok mayoritas dalam kata lain bagaimana komunikasi
antara (meminjam istilah Mosca) elite dan massa. Oleh karena itu agar tulisan ini tidak mengambang, maka penulis akan
membahas lebih lanjut seputar bagaimana komunikasi politik para elite politik di Indonesia.
ELITE POLITIK DALAM SISTEM KOMUNIKASI POLITIK INDONESIA
Sistem komunikasi politik kita secara vertikal terdiri dari elite politik, media massa dan masyarakat; masing-
masing merupakan subsistem yang berfungsi selaku sumber (komunikator), saluran dan khalayak penerima (komunikan). Dan
suatu proses yang dikenal sebagai umpan balik (feed back). Di negara - negara totaliter dengan pola komunikasi satu
kepada semua, proses komunikasi politik berlangsung dimana elite politik sebagai sumber pesan-pesan politik
(komuniukator politik) yang berada pada posisi aktif, sementara media massa sebagai saluran bagi setiap pesan politik
dan masyarakat sebagai khalayak penerima pesan yang berada pada posisi pasif. Pesan-pesan/informasi politik secara
berkesinambungan datang dari elite politik dari media massa dan masyarakat, secara mutlak harus mentaati dan menerimanya.
Dengan demikian proses komunikasi berlangsung dari atas ke bawah. Proses umpan balik juga ada yakni dalam bentuk
persetujuan (semu) masyarakat terhadap apa yang datang dari atas. Sedangkan pesan maupun informasi politik hampir
sepenuhnya bersifat agitasi dan propaganda. Jadi para elite politik itu bertindak sebagai agitator dan propagandis,
sedangkan media massa berfungsi sebagai sarana propaganda politik.
Sebagai komunikator, elite politik mengerahkan pengaruhnya ke dua arah yaitu menentukan alokasi ganjaran
(imbalan dan hukuman, atau reward and punishment) dan mengubah atau mencegah perubahan struktur sosial/politik yang ada.
Dalam kewenangannya yang pertama, elite politik berkomunikasi sebagai wakil dari kelompok penguasa (diktator plorelatar).
Sedangkan pada negara demokratis dengan pola komunikasi satu kepada satu, proses komunikasi berlangsung secara vertikal
dan horisontal. Di Indonesia, pola komunikasi satu kepada yang satu lainnya hanya berlangsung pada situasi-situasi tertentu
dan relatif masih berlangsung antara elite politik dengan anggota masyarakat, elite dengan elite yang lain secara individual
maupun kelompok, serta antar masyarakat dengan masyarakat lainnya secara individual maupun kelompok. Secara umum dapat
dikatakan bahawa pembicaraan politik masih didominasi elite politik. Selain itu media massa tidak bisa memanfaatkan sedikit
kebebasan yang dimilikinya tetap untuk menangkap dan meyebarkan pembicaraan politik tersebut.
PERAN ELITE POLITIK DALAM KOMUNIKASI POLITIK INDONESIA
Elite politik dalam komuniaksi politik memeiliki peranan yang dominan, terutama yang menyangkut pada propaganda
politik. Pesan-pesan politik dibuat tau direkayasa sedemikian rupa untuk membentuk opini masyarakat. Beberapa bentuk
perekayasaan opini masyarakat misalnya; kasusu kebulatan tekad, masalah suksesi, keterbukaan, demokrasi, rekruitmen
politik dan retorika-retorika politik lainnya yang berbau propaganda. Peranan lain elite politik sebagi komunikator
politik adalah sebagai usaha transformasi politik serta kedudukan media massa sebagai sarananya sangat menetukan
kalangsungan proses komunikasi politik yang ada sehingga stabilitas politik dapat terwujud karena pada negara yang sedang
berkembang seperti Indonesia yang sasaran pembangunannya dibidang politik, stabilitas ekonomi dan politik merupakan
suatu kebutuhan mutlak.
Oleh karena masih lemahnya peranan masyarakat sebagi sumber informasi politik dalam bentuk aspirasi-aspirasi politik,
keengganan politik dari para elite politik untuk mendengarkan dan menerima aspirasi-aspirasi masyarakat mengakibatkan
kebijakan-kebijakan yang diambil oleh elite politik tidak memihak pada masyarakat. Oleh sebab itu hal ini harus di akhiri
demi terwujudnya pola komunikasi yang berkembang secara sehat dan dinamis.
Keengganan elite politik untuk mendengarkan aspirasi masyarakat menyebabkan elite politik tidak dapat menjalankan
fungsi dan perannya sebagai komuniakator politik. Hal ini di karenakan elite politik juga memiliki posisi strategis dalam
pemerintahan, ada pemikiran yang muncul di kalangan elite politik apabila mendengarkan aspirasi masyarakat akan mengaki-
batkan posisi birokratnya menjadi terancam. Elite politik berada dalam keadaan dilematis, apabila ia menerima aspirasi
masyarakat sementara ia tidak sanggup melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh atasan
mengakibatkan elite politik bersikap mendua alias "bunglon" terhadap suatu kebijakan yang dibuat atasannya dan terhadap
aspirasi masyarakat yang ia terima.
Dalam posisi tersebut bukan berarti elite politik tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, itu bisa
saja terwujud asalkan ada beberapa faktor yang memungkinkan elite politik untum berperan. Antara lain:
1.Adanya iklim politik yang terbuka dan demokratis. Sehingga memberikan rasa sejuk dan aman untuk melakukan tugas dan
kepemimpinan.
2.Adanya peraturan dan kebijakan politik yang memungkinkan elite politik bisa menciptakan dan mengembangkan gagasan, prakarsa,
dan kretifitas masyarakat.
3.Adanya dukungan dan antisipasi masyarakat terhadap kebijakan dan peluang yang diberikan oleh pemerintah berupa pengembangan
kualitas diri dan profesional.
Salah satu bagian dari elite politik adalah bagian humas yang ada dalam pemerintahan. Humas di katakan sebagai elite
poltik, karena kedudukannya yang berada dalam ruang lingkup pemerintahan. Kehumasan yang ada merupakan bagian komunikator
untuk menyampaikan aspirasi maupun kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat maupun masyarakat kepada pemerintah.
Adapun fungsi pokok humas pemerintah pada dasarnya adalah:
a.Mengamankan kebijaksanaan pemerintah.
b.Memberikan pelayanan/meyebarluaskan informasi dalam rangka meyakinkan masyarakat (misalnya menterjemahkan kebijaksanaan
pemerintah).
c.Menerima/menampung aspirasi dari masyarakat.
d.Menjadi jabatan/komunikator aktif dalam rangka komunikasi dua arah.
e.Ikut menciptakan iklim untuk mengamankan politik pembangunan.
Dalam rangka menunjang fungsi dan tugas kehumasan, aparat kehumasan pemerintah perlu memperhatikan berbagai kegiatan
yang menyangkut kehumasan tersebut antara lain:
a.Membina pengertian pada khalayak/publik terhadap kebijakan pimpinan, baik kepada khalayak intern maupun khalayak ekstern.
Pembinaan pengertian kepada khalayak termasuk pemberian dan pelayanan informasi.
b.Menyelenggarakan dokumentasi kegiatan-kegiatan pokok instansi pemerintah, terutama yang menyengkut publikasi.
c.Memonitor dan mengevaluasi tanggapan dan pendapat masyarakat.
d.Mengumpulkan data dan informasi yang datang dari berbagai sumber.
e.Bentuk dan produk humas yang dihasilkan seperti majalah, buletin, pres release, poster, folder, pamflet, selebaran,
dan lain-lain.
PENUTUP
Dari uraian-uraian komunikasi politik yang dilakukan oleh elite politik di indonesia di atas, dapat disimpulkan
bahwa elite politik sebagai suatu kelompok kecil yan dominan dalam masyarakat memiliki kelebihan dan kemampuan untuk
megerahkan masyarakat sesuai cita-cita bersama. Dalam rangka itu diperlukan suatu hubungan atau komunikasi dimana keduanya
dapat melakukan peran dan fungsi politik secara seimbang.
Untuk mewujudkan pola komunikasi yang baik diperlukan iklim politik yang demokratis dan terbuka, sehingga semua unsur
yang menjalankan fungsi dan peran sebagai komunikator dan komunikan politik dapat menjalankannya sebagimana mestinya.
Dan begitu juga dengan masyarakat dituntut harus dapat menciptakan prakarsa dan mengemnagkan kreatifitasnya.
DAFTAR BACAAN
1.Dr. Arni muhammad, Komunikasi, Jakarta;Bumi Aksara. 1992
2.Drs. A.W. Widjaja, Komunikasi;Komunikasi Politik dan Humas, Jakarta;Bumi Aksara. 1993
3.Drs. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta;Rineka Cipta.
4.Syamsu Suryadi, Elite Politik Dalam Komunikasi Politik di Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar